Kerusakan Lingkungan Akibat Akses Jalan Tambang, Wadas Dilanda Banjir

la berharap rencana tambang bisa dihentikan karena pasti bisa membahayakan warga.

Sejak awal warga Wadas sudah menolak rencana tambang karena khawatir lingkungan jadi rusak dan ancaman bencana meningkat. Akan tetapi, pemerintah tetap menjalankan rencana membuka tambang batu andesit di Desa Wadas.
Adapun batu andesit tersebut rencananya digunakan untuk membangun Waduk Bener yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga: Hasil Monitoring, Tambang Ilegal Marak di Bulukumba Sulawesi Selatan
Akun twitter @wadasmelawan juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menggunakan cara-cara represif untuk mematikan perlawanan warga. “Segala daya upaya melalui jalur hukum yang dilakukan warga juga selalu dikalahkan.”

Priyan Susyie, seorang anggota Wadon Wadas, berasal dari kelompok perempuan yang menolak Wadas mengatakan sangat sedih melihat banjir mulai melanda desanya. Dalam utas yang sama disebutkan akses jalan kini banjir akibat penambangan batu andesit.

"Baru akses jalan saja sudah menyebabkan banjir, apalagi kalau ada tambang, mau jadi apa Wadas," ujar Priyan.

la mengatakan warga Wadas harus sebisa mungkin berjuang agar Wadas tidak jadi lokasi tambang. Uang ganti rugi yang banyak tidak ada gunanya jika setelah itu warga mati karena terkena longsor atau tersapu banjir bandang.

Baca Juga: KKP Hentikan Proyek Reklamasi Tambang Nikel Di Morowali, Ini Alasannya

"Jika Wadas sampai ditambang maka akan terjadi banjir bandang yang lebih besar lagi," ujarnya.

Akun @wadasmelawan berharap kejadian tersebut dapat membuat pemerintah berpikir ulang untuk membuka tambang andesit di Wadas. Keberadaan tambang akan meningkatkan risiko bencana bagi warga di wilayah itu yang sejak dahulu sudah dinyatakan sebagai daerah rawan longsor.

Gempadewa dan Wadon Wadas berharap seturuh elemen kelompok sipil mau membantu warga Wadas melawan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan warga tersebut. Menurut mereka, hanya rakyat yang bersatu yang bisa melawan pemerintah yang lalim.***