Penghentian Pembangkit Listrik Bertenaga Gas Harus Segera Dilakukan

KABAR ALAM - Penghentian pembangkit listrik bertenaga gas harus segera terjadi paling lama 10 tahun setelah seluruh PLTU batu bara dihentikan, baik di negara maju dan negara berkembang. Hal itu disampaikan Analis Iklim dan Kebijakan Energi Climate Analytics, Anna Chapman.

"Biaya energi terbarukan dan baterai menjadi lebih murah tiap tahunnya dan lebih minim emisi dibandingkan gas, sehingga keluar dari penggunaan bahan bakar gas menjadi mendesak dan penting,” kata Anna dalam keterangan di Jakarta seperti dikutip dari Antaranews.com, Senin.

Penggunaan gas sebagai bahan bakar transisi energi dapat menjerat negara di dunia dengan krisis energi yang sama, menimbulkan risiko aset terbengkalai, dan menyulitkan untuk mewujudkan komitmen Persetujuan Paris membatasi kenaikan suhu permukaan bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

Baca Juga: Gakkum KLHK Tingkatkan Intensitas Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo

Anna menyampaikan bahwa komitmen yang kuat dari pemerintah serta dukungan finansial, teknis untuk bertransisi dari negara maju sangat diperlukan oleh negara berkembang.

“Saling menopang untuk memenuhi target iklim bahkan juga sudah diatur dalam Persetujuan Paris,” ujarnya.

Analis Kebijakan Iklim New Climate Institute, Mia Moisio menekankan agar pemerintah di setiap negara, termasuk Indonesia mempertimbangkan jalan keluar yang tepat dari krisis energi dengan tidak gegabah membangun infrastruktur gas walaupun dengan alasan mempercepat transisi energi.

Baca Juga: BBKSDA Lepas Liarkan Domu, Orangutan yang Sempat Memasuki Kebun Masyarakat

Infrastruktur gas baru di seluruh dunia untuk menggantikan gas Rusia akan mengunci dunia ke dampak pemanasan global yang permanen.

Pemerintah dapat segera menghentikan pembangunan infrastruktur bahan bakar gas dan meningkatkan pengembangan energi terbarukan serta meningkatkan produksi hidrogen hijau.

Selain itu, perubahan perilaku di masyarakat juga perlu didorong dengan memberikan insentif yang menarik bagi masyarakat yang mempunyai gaya hidup rendah karbon.

Baca Juga: Pertemuan 3rd G20 EDM-CSWG Diharapkan Perkuat Komitmen Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Perubahan Iklim Global

Peneliti Senior Institute for Essential Services Reform (IESR) Raditya Wiranegara menyebutkan perubahan perilaku masyarakat akan mendorong pengguna energi untuk lebih memperhatikan konsumsi energinya, sehingga pasar yang terbentuk terisi oleh peralatan yang efisien dan rendah emisi.

Namun, menurutnya, pemerintah tetap perlu memainkan perannya dalam mendorong kebijakan yang ramah energi bersih.