Gakkum KLHK Tingkatkan Intensitas Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo

KABAR ALAM - Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan peningkatan pengamanan kawasan Taman Nasional Komodo menjadi prioritas jajarannya.

Ia menyebutkan tidak ada negara lain yang memiliki ekosistem yang unik dan potensi wisata seperti Taman Nasional Komodo.

Keindahan taman laut dan pantai serta habibat dari satwa eksotik komodo hanya ada satu di dunia, yakni di Taman Nasional Komodo.

"Kawasan dan warisan dunia Seven Wonder yang ada ini harus kita jaga dari tindakan perusakan. Keutuhan dan kelestariannya kawasan ini menjadi perhatian dunia,” ujarnya di Labuan Bajo seperti dikutip KABAR ALAM dari laman resmi Gakkum KLHK, Senin 29 Agustus 2022.

Baca Juga: BBKSDA Lepas Liarkan Domu, Orangutan yang Sempat Memasuki Kebun Masyarakat

Rasio mengatakan hal tersebut saat konferensi pers Ditjen Gakkum KLHK terkait penindakan terhadap pelaku pengambilan hasil laut dengan bahan peledak di perairan Taman Nasional Komodo.

Rasio juga mengingatkan bahwa perusakan kawasan Taman Nasional Komodo merupakan kejahatan serius.

Kejahatan ini telah merusak ekosistem dan merugikan masyarakat dan negara. Untuk itu ia mengatakan, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya.

Ia sudah meminta kepada penyidik KLHK berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengembangan penanganan kasus ini, mencari pelaku lainnya termasuk pemodal dan penyuplai bahan peledaknya.

Baca Juga: Had Conflict with Humans, Lhokbe Finally Can Run Through Gunung Leuser National Park

Penanganan kasus ini akan menerapkan pidana berlapis (multidoor) agar hukuman maksimal dan ada efek jera. Penindakan ini harus menjadi pembelajaran bagi pelaku lainnya.

"Kami tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dan terus meningkatkan intensitas pengamanan kawasan Taman Nasional Komodo," tegas Rasio Sani.

Rasio Ridho Sani menambahkan guna meningkatkan pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo Gakkum KLHK akan meningkatkan pengawasan dan patroli bersama dengan Balai Taman Nasional Komodo serta mengintensifkan Pos Gakkum KLHK di Labuan Bajo.

Penegakan hukum pidana berlapis melalui penyidikan bersama yang dilakukan penyidik KLHK dan penyidik Polres Manggarai Barat merupakan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk menjaga dan melindungi lingkungan akibat dampak pengeboman ikan di Kawasan Taman Nasional Komodo.
 
"Kami mengapresiasi dukungan pihak kepolisian, Polres Manggarai dalam penanganan kasus ini,” kata Rasio.

Baca Juga: Edelweis Kelimutu, Budidaya Cinta Abadi

Berkaitan dengan upaya pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, Gakkum KLHK secara konsisten dan intensif terus melakukan operasi pengamanan dan penegakan hukum guna memastikan keamanan lingkungan hidup dan kawasan hutan.

Tim Operasi Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) mengamankan dan menangkap 6 pelaku pengeboman ikan dan perusakan terumbu karang di Taman Nasional Komodo, 19 Agustus 2022.

Keenam pelaku kini ditahan di Rutan Polres Manggarai Barat. Gakkum KLHK telah menyita barang bukti berupa 1 perahu motor, 22 botol kaca berisi bubuk peledak, 7 rangkaian bom yang siap diledakan, 13 detonator, 1 kompresor, dan 78 kotak korek api kecil.  

Dalam beberapa tahun ini Gakkum KLHK telah melakukan 1.839 Operasi Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan di Indonesia, 438 di antaranya Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar.

Baca Juga: Rayakan HUT PLG Way Kambas, Gajah Jinak Pesta Tumpeng Buah Segar

Gakkum KLHK juga telah membawa 1.285 perkara pidana dan perdata ke pengadilan baik terkait pelaku kejahatan korporasi maupun perseorangan.

Sementara, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK-Polhut Ahli Utama, Sustyo Iriyono menyampaikan bahwa penanganan permasalahan pengambilan atau penangkapan ikan dan hasil laut lainnya menggunakan bom atau bahan peledak di kawasan TN Komodo harus ditangani secara bersama.

Peningkatan kesadaran masyarakat, merumuskan alternatif peningkatan ekonomi, dan metode pengambilan hasil laut yang ramah lingkungan dan lestari harus menjadi prioritas di samping upaya penindakan yang saat ini dilakukan.***