Antisipasi Kelangkaan Pupuk, PT Pupuk Indonesia Siap Distribusikan Pupuk Subsidi

KABARALAM - Kelangkaan pupuk sempat disinggung Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan KTT G20 pada 15 November yang lalu Hotel Apurva Kempinski, Bali, Selasa (15/11). Presiden menyampaikan masalah kelangkaan pupuk yang tidak boleh disepelekan karena bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia khususnya ketahanan pangan. Pasalnya, kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian yang dapat berimbas pada ketersediaan pangan dunia.

Merespon hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) siap mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk di Indonesia demi menjaga stabilitas harga pangan nasional.

"Kami menyadari pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan. Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat industri pupuk, Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," ujar Erick Thohir.

Baca Juga: Cara Petani Bertahan di Tengah Kelangkaan Pupuk

Untuk memastikan penyaluran, PT Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang lengkap. Fasilitas ini terdiri dari 3 unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit Distribution Center (DC) di Makassar (3 unit), Medan (2 unit), Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar. Selanjutnya, 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi.

Seperti yang dikutip KABARALAM.COM dalam laman bumn.go.id, selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas outlet pupuk non-subsidi.
Saat ini oulet pupuk non-subsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

Baca Juga: Menikmati Bantul dari Ketinggian Bukit Lintang Sewu

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi. Namun, program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga,” jelas Menteri BUMN.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan, bahwa PIHC telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir tahun 2023. Upaya pengamanan bahan baku dilakukan dengan beberapa cara, seperti bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif.

Untuk memperkuat upaya tersebut, PIHC juga sudah membuka kantor perwakilan di Dubai sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku.
Kini, PIHC juga sedang membangun pabrik-pabrik baru sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi pupuk agar dapat memenuhi kebutuhan nasional baik subsidi dan non subsidi, maupun pasar internasional, antara lain rencana pembangunan Pabrik urea Pusri 3B di Palembang dan penyelesaian pabrik NPK di Lhokseumawe serta mengkaji pembangunan pabrik pupuk di Papua Barat.

Baca Juga: Meriahkan HUT Babel Ke-22, IA-ITB Babel Gelar Webinar Waste Management sebagai Penunjang Ketahanan Daerah

“Sebagai produsen pupuk, Pupuk Indonesia memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan berusaha menjaga harga pupuk komersial atau non subsidi tetap terjangkau, dengan berusaha menetapkan harga di bawah dari harga pasaran internasional. Pupuk Indonesia juga siap memenuhi kebutuhan pupuk petani sesuai dengan penugasan pemerintah serta mendistribusikannya kepada petani yang berhak,” ungkap Bakir.

Per tanggal 3 November 2022, Pemerintah sudah mempersiapkan kebutuhan pupuk memasuki musim tanam Oktober-Maret (Okmar) tahun 2022-2023, stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis Urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 760.902 ton. Pupuk bersubsidi ini siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Sementara itu, SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana, mengatakan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tersebut sesuai ketentuan stok minimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.