• Jumat, 30 September 2022

Sosialisasi UU Cipta Kerja, KLHK Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Sawit Dalam Kawasan Hutan

- Jumat, 16 September 2022 | 20:29 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK, Bambang Hendroyono menyampaikan sosialisasi UU Cipta Kerja di Polda Riau (ppid.menlhk.go.id)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK, Bambang Hendroyono menyampaikan sosialisasi UU Cipta Kerja di Polda Riau (ppid.menlhk.go.id)

KABAR ALAM - Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar sosialisasi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP 24 Tahun 2021 di Polda Riau.

Dalam sosialisasi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP 24 Tahun 2021 ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK, Bambang Hendroyono menegaskan, tidak ada pemutihan ataupun pengampunan bagi kepemilikan sawit dalam kawasan hutan.

"Dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tidak ada pemutihan dan pengampunan. Kita sepakat menyelesaikan terbangunnya usaha atau kegiatan sebelum UUCK di dalam kawasan hutan yang ditandai selesainya proses hukum administrasi. Seperti dalam pasal 110 B UUCK, kawasan yang kita selesaikan tetap akan berstatus kawasan hutan," jelas Bambang.

Baca Juga: Hari Ozon Sedunia 2022: Ayo Terapkan Eco Driving, Teknik Mengemudi yang Ramah Lingkungan

Ketua tim Satuan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi (Satlakwasdal) UUCK ini mengatakan, pendekatan hukum yang digunakan memang ultimum remedium atau mengedepankan sanksi administratif.

Namun, katanya, hal itu bukan berarti sanksi hukum hilang begitu saja. Pengenaan sanksi administratif digunakan untuk memberi ruang bagi kelompok masyarakat yang berada di dalam kawasan, contohnya akibat perubahan tata ruang, kebijakan izin lokasi yang dikeluarkan Pemda, dan juga kelompok rakyat kecil yang telah bermukim lima tahun berturut-turut

"Mereka ini nanti akan diidentifikasi penyelesaiannya melalui pasal 110 A dan pasal 110 B. Kebijakan ini hanya berlaku bagi yang sudah beraktifitas dalam kawasan sebelum UUCK. Jika masih melakukan kegiatan baru dalam kawasan hutan setelah UUCK disahkan 2 November 2020, maka langsung dikenakan penegakan hukum dengan mengedepankan sanksi pidana, tidak berlaku lagi sanksi administratif," tegasnya.

Baca Juga: World Cleanup Day Diperingati Serentak di 191 Negara Besok, Kepala DLH Jabar Gelorakan #Kami13Juta

Dalam UUCK, jika sanksi administrasi dalam bentuk denda tidak dipenuhi, barulah melangkah ke sanksi penegakan hukum berikutnya, mulai dari pencabutan izin dan paksaan pemerintah berupa penyitaan dan paksa badan.

Halaman:

Editor: Endan Suhendra

Sumber: ppid.menlhk.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X