Banjir dan Longsor Jateng: Korban Jiwa Terus Bertambah, Kabupaten Pekalongan Tetapkan Tanggap Darurat Bencana

KABAR ALAM - Kabupaten Pekalongan dalam status tanggap darurat bencana dalam 14 hari ke depan menyusul terjangan banjir dan longsor yang menimbulkan korban jiwa hingga harta benda.

Status tanggal darurat bencana tersebut ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mulai 21 Januari hingga 4 Februari 2025.

Penetapan status tanggap darurat bencana dilakukan sebagai respon Pemkab Pekalongan terhadap bencana longsor dan banjir terjadi di Kecamatan Petungkriyono dan lainnya pada Senin, 20 Januari 2025 malam.

Baca Juga: Peringatan BNPB untuk Warga Jawa Tengah, Awas Banjir dan Longsor Masih Mengancam!

Hingga Rabu, 22 Januari 2025, sebanyak 20 orang meninggal dunia telah dievakuasi dan 8 orang lainnya masih dalam pencarian.

Untuk penanganan banjir dan longsor, Bupati Pekalongan, Fadia A Rafiq menegaskan, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah darurat.

"Kami telah menyiapkan posko di 4 kecamatan terdampak longsor, yaitu Petungkriyono, Lebakbarang, Paninggaran dan Kandangserang," katanya usai meninjau lokasi terdampak bencana longsor, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca Juga: Update Banjir dan Tanah Longsor Pantura Jawa Tengah: 1 Meninggal Dunia, 4 Luka di Kabupaten Kendal

Selain itu, posko bencana juga didirikan di daerah yang terdampak banjir seperti Kecamatan Kedungwuni, Doro, Wonopringgo, Wonokerto, Siwalan, Wiradesa, dan Tirto.

"Total ada 11 kecamatan dari hulu hingga hilir yang terdampak longsor dan banjir bandang. Pemkab sudah menetapkan darurat bencana, kita siapkan posko di masing-masing kecamatan,” kata Fadia.

Pemkan Pekalongan Minta Bantuan Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan itu, Bupati Pekalongan juga mengaku telah meminta dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama karena akses menuju daerah terdampak, seperti Petungkriyono, terputus akibat longsor.

Baca Juga: Perairan di Sekitar Pulau Harapan Kepulauan Seribu, Spot Favorit Penyuka Snorkeling dan Diving

Selanjutnya, Pemkab Pekalongan akan membangun infrastruktur yang rusak dengan menggunakan dana tidak terduga (DTT).