Pemerintah Mulai Sosialisasikan Perpres Nomor 109 Tahun 2025, Momentum Perubahan Menuju Indonesia Bersih, Asri, dan Berkelanjutan

Endan Suhendra, Kabar Alam

- Kamis, 23 Oktober 2025 | 16:56 WIB

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menjadi keynote speaker pada sosialisasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 (kemenlh.go.id)

KABAR ALAM - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mulai menyosialisaskan Peraturan Presiden nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengelolaan Sampai Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Selasa, 21 Oktober 2025.

Sosialisasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 ini merupakan langkah awal penegasan komitmen dalam penanganan sampah yang modern berkelanjutan dan menghasilkan energi yang bermanfaat.

Sosialisasu dihadiri para Kepala Dinas Lingkungan Hidup seluruh Indonesia baik luring maupun daring.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menjadi Keynote speaker dan sekaligus membuka Kegiatan tersebut.

Dalam sosialisasi ini, KLH/BPLH memaparkan secara komprehensif isi dan mekanisme pelaksanaan Perpres 109/2025, termasuk peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan implementasi pembangunan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL).

Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropiyono, menegaskan, penerbitan perpres ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh Pemerintah Daerah sehingga implementasi peraturan ini berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di daerah melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan,” ujar Diaz.

Kesiapan Daerah Membangun PSEL

Dalam sesi panel, Sekretaris KLH/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam pembangunan PSEL.

“Pemerintah Daerah wajib menyiapkan lahan minimal seluas 5 hektar dengan kriteria tertentu serta menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari ke instalasi PSEL," kata Vivien.

"Kepala Daerah juga harus menyampaikan Surat Pernyataan Kesiapan kepada Menteri LH/Kepala BPLH untuk diverifikasi dan dievaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM. Format surat tersebut turut disampaikan sebagai panduan resmi bagi daerah,” tambahnya.