KABAR ALAM - Seluruh lembaga penjamin simpanan di seluruh dunia didorong untuk melakukan tindakan nyata untuk melawan perubahan iklim dan mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa pada acara Seminar Internasional Lembaga Penjamin Simpanan atau Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS IDIC) di Bali, Rabu, 9 November 2022.
Forum yang mempertemukan para lembaga penjamin simpanan internasional, baik yang tergabung di International Deposit Insurers (IADI) atau bukan dan untuk pertama kali mengangkat tema “Perubahan Iklim, Dekarbonisasi, Keberlanjutan, dan Ekonomi Hijau” dalam program penjaminan dan hubungannya yang erat dengan peningkatan perekonomian suatu negara.
Baca Juga: Gerhana Bulan Total di Medan Terhalang Awan Tebal
Menurut pengamatan Purbaya, iklim bumi telah berubah secara dramatis. Hal itu ditandai dengan semakin banyak bencana yang berkaitan dengan cuaca, iklim dan air, dalam beberapa tahun terakhir.
Bank Dunia juga mencatat, dampak perubahan iklim, yang meliputi banjir, kekeringan, pergeseran pola curah hujan, dan kenaikan suhu, dapat merugikan suatu negara antara 2,5%-7% dari PDB negara tersebut.
“Oleh karena itu, kita tidak bisa mengabaikan keadaan darurat iklim, dan adalah kewajiban kita untuk memimpin jalan melindungi Bumi kita demi mencegah krisis iklim yang lebih besar," katanya.
Baca Juga: BPOM Kembali Umumkan 2 Perusahaan Farmasi Langgar Penggunaan Pelarut Pembuatan Obat Sirop
"Bahkan jika itu hanya satu tindakan kecil, itu akan membuat perbedaan besar untuk mengurangi perubahan iklim, kami percaya bahwa kita masih memiliki harapan untuk planet yang lebih baik terutama untuk generasi kita selanjutnya. Untuk itu, kita perlu segera mengambil tindakan bersama, khususnya para penjamin simpanan” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi salah satu pembicara utama dalam forum tersebut mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia membawa tantangan lain karena memiliki dampak lingkungan dan sosial, termasuk polusi, degradasi dan deforestasi hutan, serta ketimpangan pendapatan.
“Indonesia juga sedang berjuang dengan krisis lain, perubahan iklim, yang berdampak parah pada lingkungan fisik, ekosistem, dan masyarakat manusia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan dataran rendah dan pulau-pulau kecil yang luas, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim,” jelasnya.
Baca Juga: Kementerian PUPR : Penggunaan Air Tanah yang Berlebihan Dapat Menyebabkan Kekeringan, Air Berhenti Mengalir
Oleh karenanya, Menko Luhut sangat mengapresiasi LPS dengan menghelat forum seperti ini, sebab menurutnya, Indonesia masih perlu melakukan transformasi ekonomi dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam kaitannya dengan program penjaminan yang erat kaitannya dengan stabilitas keuangan dan perbankan nasional.
Selain Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan seminar internasional ini turut dihadiri oleh mantan PM Selandia Baru periode 1999-2008 Helen Clark dan delegasi dari 25 negara antara lain dari kawasan Asia, Eropa dan Afrika di antaranya, Swedia, Georgia, Albania, Jepang, Korea Selatan dan Ghana.***
Artikel Terkait
Begini Arahan Menteri LHK kepada Delegasi RI untuk COP 27 Perubahan Iklim
ProKlim, Komitmen dan Kontribusi Indonesia dalam Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Global
Paviliun Indonesia di COP27 Dorong Kolaborasi dan Tindakan Lebih Berani Perangi Perubahan Iklim
Hadiri COP27 Mesir, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan 3 Poin Penting yang Harus Dilakukan Terkait Perubahan Iklim
Wapres Ma’ruf Amin: Indonesia Terus Melakukan Langkah Konkret Mengatasi Krisis Iklim