KKP Gaungkan Program Ekonomi Biru di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa

KABAR ALAM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menggaungkan program Ekonomi Biru di forum yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia.

Dalam forum Road to Ocean 20: Workshop on Partnership towards Effective Management to Conserve and Sustainably Use the Oceans, Seas and Marine Resources, Kepala BRSDM KKP I Nyoman Radiarta mengatakan, pertumbuhan penduduk dunia memberikan tekanan ekologi dan ekonomi pada sumber daya kelautan dan perikanan dunia.

"Menyikapi permasalahan tersebut, KKP menerapkan kebijakan Ekonomi Biru berdasarkan prinsip keseimbangan antara kemakmuran rakyat, pembangunan ekonomi dan sosial bangsa dengan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kepentingan masyarakat di masa depan," ujar Nyoman sebagai keynote speaker mewakili Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada acara tersebut seperti dikutip dari laman kkp.go.id, Kamis 29 September 2022.

Baca Juga: KKP Dorong Generasi Milenial Berani Berbisnis Ikan Hias

Ia mengatakan, Menteri Sakti Wahyu Trenggono telah menyatakan bahwa Program Ekonomi Biru mengelola sumber daya alam yang melimpah ini secara aktif dan merata menjadi lebih sehat, lebih aman, lebih tangguh dan produktif dengan berfokus pada pemahaman ekologi dan ekonomi pada kegiatan ruang laut.

Dalam implementasi Ekonomi Biru, KKP memiliki lima program strategi.

Pertama, memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi.

Kedua, penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan.

"Ketiga, menjaga daya dukung lingkungan dengan budi daya ikan yang ramah lingkungan baik budi daya laut, pesisir maupun pedalaman untuk meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri," ujarnya.

Baca Juga: KKP Tebar 150 Ribu Ekor Benih Ikan di Waduk Jatibarang untuk Jaga Populasi dan Ketahanan Pangan

Sementara keempat, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Kelima, Program Bulan Cinta Laut untuk mengatasi sampah laut.

"Bagi Indonesia, Ekonomi Biru adalah masa depan. Kami percaya bahwa peluang untuk mengelola lautan kita secara berkelanjutan sambil menjaga orang-orang kita, untuk memberi mereka kemakmuran dan kesetaraan ekonomi terbuka lebar," tambah Nyoman.

Workshop ini merupakan pertemuan penting untuk berbagi semangat dan komitmen yang sama untuk masa depan lautan.

Nyoman berharap dapat bekerja sama mengundang komunitas internasional untuk memobilisasi peluang kolaborasi dan investasi untuk mewujudkan pengelolaan laut dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga: Menteri KKP dan Menteri Lingkungan Norwegia Bahas Kesehatan Laut Sebagai Solusi Perubahan Iklim

Sementara itu, UN Resident Coordinator Valerie Julliand mengatakan, selama Konferensi Kelautan PBB 2017, kepala negara dan pemerintahan serta perwakilan tingkat tinggi menekankan pentingnya kemitraan yang efektif serta peningkatan kerja sama, koordinasi, dan koherensi kebijakan, di semua tingkat semua pemangku kepentingan terkait.

Solusi untuk laut yang dikelola secara berkelanjutan berbasis sains solusi inovatif bertujuan untuk memulai babak baru aksi laut global, dan penggunaan sumber daya laut yang inovatif.

Hal itu juga termasuk mengatasi ancaman terhadap kesehatan, ekologi, ekonomi dan tata kelola laut, sampah dan polusi laut, IUU fishing, dan hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh United Nations (UN) Office of the Resident Coordinator in Indonesia.***