Miliki Cadangan Nikel Terbesar di Indonesia, Polda Maluku Utara Tertibkan Penambangan Ilegal

KABAR ALAM - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto meminta agar pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara menertibkan segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal yang berakibat kerusakan lingkungan.

Hai itu disebabkan karena Maluku Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar, bahkan provinsi ini berhasil mencatatkan pertumbuhan di tengah situasi global yang kurang mendukung dari sektor tambang.

Bambang mengatakan jika penugasan Kapolda Maluku baru  berjalan sekitar satu bulan, ia berharap pihak Polda Maluku Utara dapat menertibkan permasalahan penambangan ilegal yang marak terjadi.

"Kapolda Maluku Utara ini memang baru sekitar satu bulan disini, tentu kami memiliki harapan yang besar agar menjaga ketertiban pada sektor tambang disini. Bersyukur, Kapolda ini punya spesialisasi dalam hal pertambangan, beliau ini telah lama bekerja menangani tambang sudah 20 tahun lebih, sehingga persoalan pemetaan tentang tambang ini sudah khatam," ujar Bambang saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi III DPR mengunjungi Mapolda Malut, di Ternate, Selasa (21/2/2023).

Baca Juga: Pj Gubernur Bangka Belitung Ajak Semua Pihak Duduk Bersama, Atasi Tambang Timah Ilegal

Selanjutnya, dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi mengatakan, beberapa bulan yang lalu Kementerian Energi Sember Daya Mineral (ESDM) menegur sebanyak 29 Perusahaan Tambang di Maluku Utara karena belum menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada tahun 2022.

Bahkan, menurutnya, ada juga beberapa perusahaan pertambangan yang hanya mengambil keuntungan sebesar-besarnya tapi tidak memberikan kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi warga dan lingkungan sekitar.

"Ini sudah kami temukan kenyataanya dilapangan, banyak tambang yang keuntungannya triliunan tapi tidak berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat disana. Silahkan anda berinvestasi mencari rezeki disini, tapi jangan merugikan masyarakat apalagi jika sampai mafia tanah juga menyerobot lahan-lahan masyarakat kecil untuk kepentingan bisnis anda yang merugikan mereka," pungkas Andi Rio Idris.***