Jumat, 15 November 2019
News & Nature
Tapak

Analisis Sosial Tangani Konflik Laten Pabrik Semen

Minggu, 20 Oktober 2019

Melania Hanny Aryantie, S.Hut., M.T. Melania Hanny Aryantie, S.Hut., M.T. Peneliti Manajemen Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

KONFLIK pertambangan seringkali mengorbankan masyarakat. Kasus terakhir yang menjadi perhatian nasional adalah unjuk rasa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di depan Istana Merdeka. Dalam aksi, pengunjuk rasa menolak pembangunan pabrik semen dan penambangan karst di Rembang, Jawa Tengah.

Seorang peserta aksi, Yu Patmi menjadi korban tewas pada aksi yang digelar 2017 lalu. Dalam situs web mongabay.co.id, Tommy Apriando menulis artikel tentang tugu peringatan perjuangan Yu Patmi yang mati-matian melindungi karst di wilayahnya (diunduh 17/10/2019). Nur A.R. Astuti melaporkan di situs web detik.com, petani Kendeng masih melakukan aksi tolak pabrik semen di Istana Merdeka pada September 2019 (diunduh 18/10/2019).

Sebenarnya apa yang menyebabkan penolakan begitu besar dari JMPPK terhadap pabrik semen Rembang? Apakah ada persoalan yang tidak dituntaskan dan menjadi pemicu demonstrasi skala nasional?

Kematian Yu Patmi, yang merupakan warga Kabupaten Pati, menunjukkan ada jaringan yang kuat dan gelombang solidaritas di kalangan masyarakat untuk mempertahankan ekosistem karst Jawa Tengah.  Perlu diketahui bahwa pegunungan Kendeng Utara berada di Kabupaten Pati yang berbeda wilayah administrasi dengan pegunungan Kendeng Kabupaten Rembang.

Konflik semen Jawa sudah muncul sejak lama. Pada 2001, Menteri Lingkungan Hidup saat itu mengeluarkan surat edaran pelarangan pendirian pabrik semen di Jawa. Namun, seiring perubahan kebijakan, izin tambang di karst dan pembangunan pabrik semen dibuka.

Bibit konflik muncul lagi pada 2008. Saat itu salah satu pabrik semen melakukan izin eksplorasi di karst Kendeng Utara.

Penolakan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan oleh komunitas, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat mendorong aksi yang lebih besar. Pada akhirnya, pabrik semen tersebut batal berdiri. Peristiwa ini kemudian memunculkan JMPPK yang giat melindungi karst di wilayahnya.

Upaya perusahaan semen lain mencoba membuka kawasan di karst yang sama, kembali digagalkan oleh JMPPK. Namun kedua fenomena sosial ini tidak dipahami oleh pabrik semen ketiga yang mengajukan izin di wilayah Rembang.

Berdasarkan dalih hasil studi amdal yang sudah disetujui oleh tokoh kunci dan perwakilan masyarakat, pembangunan pabrik semen diajukan lagi pada 2012. Fakta ini dikutip dari laporan Tim Terpadu Kementerian Kehutanan.

Zonasi legal

Satu hal yang mungkin luput dari pengamatan pemerintah dan pengusaha adalah kondisi sosial masyarakat di lokasi tambang. Pengajuan izin amdal semen yang notabene menjadi wewenang pemerintah daerah hampir selalu dinyatakan tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Melihat pentingnya aspek sosial dalam konflik semen, pada 2011 saya melakukan penelitian konflik di karst Citatah. Meskipun di sana tidak ada tambang semen, namun masalah yang muncul terkait dengan dengan tambang marmer dan batu putih.

Penelitian sosial kebijakan yang dilakukan, mengungkap bahwa sumber konflik terjadi antar pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan penambang, masyarakat dengan penambang, dan penambang dengan akademisi.

Hasil yang mengejutkan, seluruh pihak yang berkonflik sesungguhnya menghendaki adanya sistem zonasi yang legal. Ini berarti tujuan mereka sama. Dengan zonasi, masing-masing pihak tahu batasan wilayah yang menjadi haknya tanpa menggangu fungsi lindung karst.

Zonasi inilah yang justru tidak diputuskan oleh pemerintah hingga tahun 2018. Baru kemudian, terbit Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1830 K/40/MEM/2018 untuk mengatur karst Citatah. Jadi, memang ada kekosongan kebijakan sejak rekomendasi penelitian dihasilkan pada 2011 sampai dengan 2018.

Selama tujuh tahun, beragam konflik timbul, bahkan sebuah artikel di mongabay, berjudul “Eksploitasi Karst Citatah, Kegiatan Merusak yang Mengundang Bencana” yang terbit pada 2018, menyoroti konflik yang diangkat dalam pemilihan kepala daerah. Kasus ini menjadi salah satu contoh konflik laten yang bisa dimanfaatkan secara keliru oleh oknum tertentu.

Analisis sosial

Hasil riset geologi fisik semata tidak dapat menggantikan studi tentang penduduk kawasan karst yang ditarget menjadi pabrik semen atau tambang. Untuk mengungkap konflik laten di kawasan karst, khususnya Jawa, maka diperlukan studi mendalam antar pihak.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng di bawah naungan KLHK sejatinya perlu memberi fokus ekstra terhadap studi karakter sosial penduduk dan analisis jejaring antar pihak. Tipe-tipe konflik yang sudah ada (manifest) dan konflik yang berpotensi muncul (latent) dapat teridentifikasi sehingga tidak menimbulkan kekisruhan besar di masyarakat. Apalagi meningkat menjadi masalah nasional dan menimbulkan korban jiwa seperti kisah Yu Patmi dari Kendeng.

Melalui riset analisis jejaring stakeholders yang menempatkan masyarakat sebagai tokoh sentral, mungkin saja diperoleh hasil di luar dugaan seperti kasus Citatah. Selain itu, resolusi konflik hasil pemetaan dapat membantu pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengelola konflik supaya hilang atau mereda.

Manajemen konflik pendirian pabrik semen bukanlah langkas buah pepaya. Artinya konflik merupakan hal yang sangat mungkin dikelola dengan pendekatan yang didasarkan pada penelitian yang terbukti ilmiah, kandungan empiris dan historis daerah terkait. Keseluruhannya berhubungan erat dengan manusia yang mendiami dan beraktivitas di kawasan karst yang secara alamiah memang berpotensi sebagai bahan dasar semen.***



BAGIKAN

BAGIKAN