Jumat, 15 November 2019
News & Nature
Tapak

Karhutla, Asian Games dan Kerja Bersama

Senin, 5 Maret 2018

Komitmen dan kerja bersama jajaran KLHK dengan para pihak, termasuk masyarakat sangat efektif dalam menekan angka hotspots dan kejadian karhutla.

Endan Suhendra Endan Suhendra Endan Suhendra, editor situs web lingkungan hidup dan kehutanan www.kabaralam.com. Menjadi wartawan dan penulis sejak tahun 1999 sampai sekarang.

ISTANA Negara, 6 Februari 2018. Presiden RI, Joko Widodo langsung memberikan arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2018. Salah satu poin yang sangat diwanti-wantinya dalam kesempatan itu adalah Asian Games 2018, pesta olahraga terbesar di Asia yang terakhir kali digelar di Indonesia pada tahun 1962.

“Ini perlu saya ingatkan lagi, jangan sampai saat perhelatan itu ada asap, ada kebakaran lahan dan hutan, sehingga mengganggu image, juga mungkin bisa mengganggu penerbangan,” kata Presiden ketika itu.

Bagi Presiden, Asian Games 2018 boleh jadi menjadi pertaruhan terbesar pemerintahannya pada tahun ini. Sebab, gangguan asap yang diakibatkan karhutla sangat mungkin mencoreng wajah Indonesia di mata internasional. Apalagi, Asian Games bakal dipusatkan di Jakarta dan Palembang, dua kota yang lokasinya berdekatan dengan daerah rawan karhutla, seperti Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Presiden tidak mau hal itu terjadi. Ia ingin penyelenggaraan Asian Games 2018 sukses dalam segala hal, seperti ketika Presiden Soekarno mampu mengangkat pamor Indonesia di pentas dunia lewat even yang sama 56 tahun silam.

Sebagai "komandan", Presiden tentu saja tidak asal perintah. Sadar jika penanggulangan karhutla bukan hal mudah, ia meminta semua pihak dengan leading sector Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saling berkoordinasi dan bekerja bersama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya karhutla. Bahkan, dalam arahannya, ia meminta instansi terkait melakukan antisipasi dan mengecek kesiapan dari hal terkecil seperti peralatan pemadaman kebakaran.

Soal kerja bersama untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, Presiden ingin semua terlibat, dari level tertinggi, aparat kewilayahan terendah, hingga masyarakat. Ia pun sempat melontarkan ancaman bakal memecat Pangdam dan Kapolda yang tidak mampu mencegah dan menanggulangi karhutla di wilayahnya.

Tantangan

Meski pada kesempatan itu Presiden sempat menyampaikan apresiasi atas kinerjanya, terutama dalam penanganan karhutla, hal itu tidak boleh membuat KLHK terbuai. Sebaliknya, apresiasi Presiden harus dijadikan tantangan untuk bekerja lebih baik.

Untunglah, hal itu disadari benar oleh Mentei LHK, Siti Nurbaya. Menurut Siti Nurbaya, komitmen dan kerja bersama seluruh jajarannya dengan para pihak berkepentingan, termasuk masayarakat di tingkat tapak sangat efektif dalam menekan angka hotspot dan kejadian karhutla.      

Bersama Kementerian Koordinator Pereonomian, KLHK juga sudah punya grand design pencegahan karhutla hingga tahun 2019 dengan dua pendekatan, tapak dan nontapak. Dengan semangat kerja bersama, pendekatan tapak dilakukan dengan memastikan 731 desa rawan karhutla yang diidentifikasi KLHK dengan areal seluas 2,4 juta hektare tidak terbakar.  Strategi tingkat tapak dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kampanye, patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot dan pembentukan brigade dalkarhutla.

Untuk strategi pendekatan nontapak, dilakukan dengan memastikan usaha pemberian insentif ekonomi non-tapak, penegakan hukum, penguatan masyarakat, dan early fire response, dapat berjalan efektif untuk seluruh Indonesia. Kegiatan non tapak ini dilakukan lewat proses penegakkan hukum oleh Direktorat Jenderal Gakkum KLHK dan kepolisian, skema insentif ekonomi, Pelatihan dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan monitoring hotspot.

Kedua pendekatan ini dinilai cukup efektif, terbukti pada Periode 2015 - 2017 terjadi penurunan hotspot signifikan untuk seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 jumlah hotspot 21.929 titik, tahun 2016 menurun menjadi 3.915 hotspot, dan tahun 2017 hanya 2.567 hotspot. Begitu juga dengan luasan karhutla, terjadi penurunan, pada tahun 2015 luas areal terbakar mencapai 2,6 juta Ha, tahun 2016 turun menjadi 438.360 Ha, tahun 2017 tinggal 165.464 Ha.

“Saya senang sekali Bapak Presiden langsung menyapa Dandim, Kapolres, jadi langsung ke tingkat lapangan. Itu saya kira disentuh dan dirasakan langsung oleh unit kerja yang terdepan. Kalau sudah Dandim dan Kapolres itu langsung ke Babinsa dan Babinkamtibmasnya. Tentu saja hal-hal teknis tetap menjadi tanggung jawab KLHK, BMKG, dan BNPB. Mudah-mudahan 2018 ini semakin baik," ujar Siti Nurbaya.

Semoga, Bu Menteri.*** 



BAGIKAN

BAGIKAN