• Jumat, 30 September 2022

Sejarah Kawasan Konservasi di Indonesia dari Masa ke Masa, Sudah Dimulai Sejak Zaman Belanda

- Jumat, 23 September 2022 | 14:36 WIB
Bentang alam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Facebook/Gunung Gede Pangrango)
Bentang alam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Facebook/Gunung Gede Pangrango)


KABAR ALAM - Sejarah kawasan konservasi di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan kolonial Belanda.

Kegiatan konservasi di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan naturalis Belanda yang sangat tertarik dengan kekayaan alam Indonesia.

Para naturalis tersebut memprotes terhadap berbagai kebijakan kolonialis yang merusak alam.

Salah satunya adalah mengenai perdagangan burung cenderawasih yang tidak terkontrol.

Untuk lebih mengenal sejarah kawasan konservasi di Indonesia, berikut lini masa yang dikutip dari akun Instagram @harikonservasialamnasional berdasarkan referensi dari Album Sejarah Kawasan Konservasi Indonesia.

Baca Juga: BBTNGL Tumbuhkan Semangat Konservasi Alam kepada Generasi Muda

1870
Muncul kebijakan dilatarbelakangi keprihatinan terhadap eksploitasi besar-besaran dan ekspor bulu burung cenderawasih oleh pemerintah kolonial Belanda.

1890
Frederik Sigismund Lexander de Clercq, mantan Residen Ternate mengatakan bahwa saat itu burung-burung tidak pernah dijumpai di sepanjang pantai dan perburuan telah bergerak hingga ke pedalaman. "Maka, tak ada lagi sisa-sisa produk ciptaan Tuhan yang dapat menyenangkan para pengamat burung sari sebuah keajaiban dunia," ujarnya.

1894
Gubernur Jenderal Jhr. Carel Herman Aart van der Wijck (1893-1899) melalui koran Nieuwe Rotterdamsche Courant mempertanyakan kasus-kasus perdagangan burung di Ternate dan Ambon serta meminta pejabat setempat (residen) agar melaporkan kasus-kasus tersebut beserta usulan penanganannya. Tidak ada sifata yang jelas dan konkret dari pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan datangnya tekanan dari para konservasionis di luar Hindia Belanda.

1898
Pemerintah kolonial Belanda mengirim Dr. J.C. Koningsberger, seorang zoologi pertanian ke Kebun Raya Negara Bogor untuk mencari masukan ilmiah sebab kepunahan burung cenderawasih.

Baca Juga: Cantiknya Bunga Padmosari yang Mekar di Taman Nasional Meru Betiri, yang Ini Lebih Istimewa

1909
Saran masukan Dr. J.C. Koningsberger menjadi ide pembuatan dan penerbitan UU tentang Perlindungan Beberapa Jenis Mamalia dan Burung Liar di wilayah Hindia Belanda.

1912
Didirikan Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nderlandch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) di Bogor oleh Dr. S.H. Kooders. Perkumpulan pertama yang memelopori penunjukan kawasan perlindungan alam (konservasi) di Hindia Belanda dengan mengusulkan daerah-daerah berpotensi sebagai Natuurmonument.

1921
Terbit dua surat keputusan tentang penunjukan kawasan konservasi alam pertama. Sebanyak 56 lokasi ditunjuk sebagai Natuurmonument atau cagar alam.

Terbit juga Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 16 November 1921 No.60 Staatsblad 1921 No.683 tentang Monumen Alam dan Pertambangan (Mijwezen): Penunjukan daerah-daerah sebagai monumen alam dan pelarangan penelitian pertambangan dan atau pembukaan oleh pihak swasta di daerah-daerah bersangkutan.

Baca Juga: Selamat, Geopark Maros Pangkep Masuk Bagian UNESCO Global Park

1924
Terbit UU Perburuan (Jacht Ordonnantie) menggantikan UU 1909 dan menetapkan jenis fauna
yang sangat memerlukan perlindungan, yaitu 8 jenis mamalia, 53 kelompok burung yang berlaku di Jawa dan Madura.

1931
Terbit UU Perlindungan Binatang-BInatang Liar (Dierencescherming Ordonnantie). UU ini menetapkan 34 jneis binatang liar yang dilarang ditangkap, diburu, dan diperdagangkan, baik hidup maupun mati, termauk badak jawa bercula satu.

1932
Terbit UU Cagar Alam dan Suaka-suaka Margasatwa (Natuurmonumenten en Wildreservaten Ordonnantie) 1932 No. 17 yang menitikberatkan tanggung jawab pengelolaan cagar alam dan suaka margasatwa kepada Dinas Kehutanan (Dients vsn het Boschwezen) dengan pengawasan lebih ketat terhadap kegiatan perburuan, terutama di Pulau Jawa.

1941
Terbit UU Perlindungan Alam (Natuurbescherming Ordonnantie) 1941 No.167 yang menitikberatkan cagar alam dan suaka margasatwa di Jawa dan Madura disahkan oleh Jawatan Kehutanan di luar Jawa dan Madura selama terletak di dalam hutan negara disahkan oleh Jawatan Kehutanan dan di luar daerah-daerah tersebut disahkan oleh residen yang ditunjuk olehnya di bawah pimpinan umum dan Menteri Pertanian. UU ini merupakan yang terakhir di zaman pemerintahan Hindia Belanda setelah pada bulan Maret 1942 balatentara Jepang menduduki Pulau Jawa dan Madura.

Baca Juga: Balai Taman Nasional Gunung Leuser Beri Pembekalan kepada 30 Pemandu Wisata Lawe Gurah

1942
Selama pendudukan Jepang di Indonesia pengurusan hutan dilakukan oleh lembaga bernama Ringyo Tyuoo Zimusha, tetapi tidak ada penerbitan UU dan penunjukan kawasan konservasi. Lembaga ini hanya mengurus hutan di Pulau Jawa dan Madura, terutama hutan jati untuk keperluan Perang Asia Timur Raya.

1967
Terbit UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang menyatakan bahwa susuai dengan fungsinya hutan negara diklasifikasikan sebagai hutan produksi, hutan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa, hutan lindung, dan hutan wisata (taman wisata dan taman buru).

1980
Terbit pengumuman Menteri Pertanian tanggal 6 Maret 1980 tentang Peresmian 5 Taman Nasional yaitu, TN Gunung Leuser, TN Ujung Kulon, TN Gunung Gede Pangrango, TN Baluran, dan TN Komodo.

1990
Terbit UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
 
Kita wajib bersyukur karena hingga saat ini kawasan konservasi di Indonesia semakin bertambah.***

Editor: Yudi Noorahman

Sumber: Instagram @harikonservasialamnasional

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X