Sabtu, 7 Desember 2019
News & Nature
Konservasi

BKSDA Kalsel Hadiri RDP di DPRD Kotabaru

Rabu, 13 November 2019

Bahas keterlanjuran tambak warga di kawasan cagar alam

BKSDA Kalsel Hadiri RDP di DPRD Kotabaru
ksdae.menlhk.go.id
Rapat Dengar Pendapat DPRD Kotabaru

Banjarbaru -- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan memenuhi undangan DPRD Kotabaru untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan kawasan di Kabupaten Kotabaru, khususnya Kecamatan Kelumpang Selatan, Senin (11/11/2019). Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis diikuti beberapa unsur seperti anggota DPRD, Kantor Pertanahan (BPN) Kotabaru, Polres Kotabaru, BKSDA Kalsel, SKPD Lingkup Kab. Kotabaru, media cetak dan elektronik, serta ratusan masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan. 

Ada dua agenda utama yang dibahas dalan rapat tersebut, yaitu penyelesaian tumpang tindih kepemilikan tanah, dan keinginan masyarakat untuk tetap beraktivitas di kawasan cagar alam.

Perwakilan masyarakat menyampaikan keresahannya karena lahan yang diklaim milik mereka sejak dulu tidak dapat disertifikatkan pada tahun 2017 karena menurut data BPN Kotabaru lahan tersebut telah keluar sertifikatnya tahun 2008. Kepala BPN Kotabaru, Kadi Mulyono berjanji mengurai tumpang tindih kepemilikan lahan ini satu-persatu sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan dan tidak ada lagi tuntutan hukum di kemudian hari.

Baca Juga: Masyarakat Desa di Sekitar CA SLSB Diberdayakan

Terkait aspirasi masyarakat mengenai keterlanjuran tambak di dalam kawasan cagar alam, Kepala BKSDA Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M. Sc, yang didampingi Kepala SKW 3 Batulicin, Nikmat Hakim Pasaribu S.P., M.Sc., menyampaikan, paradigma pengelolaan hutan saat ini sudah berubah. Masyarakat tidak lagi dijadikan objek tetapi menjadi subjek dalam pengelolaan kawasan. 

Lebih lanjut, Mahrus mengatakan akan mengkaji dan segera menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek keterlanjuran tambak oleh masyarakat setempat tersebut. Mahrus juga menyampaikan program pemerintah dalam mengakomodasi keikutseretaan masyarakat untuk ikut mengelola kawasan melalui program Kemitraan Konservasi.

Baca Juga: Ini Hasil Review RPJP TWA Pelaihari

Di akhir rapat, DPRD Kab. Kotabaru melalui Ketua DPRD, Syairi Mukhlis berjanji akan mengawal semua proses penyelesaian permasalahan masyarakat Kec. Kelumpang Selatan dan berharap semua pihak ikut mendukung proses penyelesaian permasalahan. 



BAGIKAN

BERI KOMENTAR