Jumat, 15 November 2019
News & Nature
Konservasi

Ini Hasil Review RPJP TWA Pelaihari

Selasa, 5 November 2019

Sejumlah kesepakatan didapat

Ini Hasil Review RPJP TWA Pelaihari
ksdae.menlhk.go.id
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan mengadakan konsultasi publik “Review Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Wisata Alam Pelaihari”

Pelaihari -- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan mengadakan konsultasi publik “Review Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Wisata Alam Pelaihari”. 

Acara yang digelar di Hotel Tuntung Pandang Pelaihari itu dihadiri para pihak antara lain Bappeda Kabupaten Tanah Laut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, Polres Pelaihari, Polsek Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, Danposramil Panyipatan, Pos AL Batakan, Kepala Desa Batakan, Kelompok Masyarakat “Lestari”, dan Kelompok Masyarakat “Maju Bersama”. 

Baca Juga: BKSDA Kalsel Urun Rembuk Kegiatan Konservasi

Review Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TWA Pelaihari ditekankan kepada tata kelola kawasan yang dapat mengakomodasi dinamika masyarakat, potensi, perubahan dan permasalahan dalam kawasan Taman Wisata Alam Pelaihari, perubahan pola pemanfatan masyarakat, pengembangan insfrastruktur dan keamananan, serta pengembangan kebutuhan wisata di Taman Wisata Alam Pelaihari.

Review Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TWA Pelaihari bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kualitas ekosistem hutan pantai dan hutan dataran rendah, menyediakan sarana prasarana atraksi sebagai pendukung pariwisata alam dan pendidikan konservasi serta mengembangkan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

“Kegiatan Konsultasi Publik ini bertujuan memperoleh masukan serta saran guna penyempurnaan draft final review RPJP TWA Pelaihari sebagai tahapan untuk proses pengesahan oleh Direktur Jenderal KSDAE,” ujar Kasi Konservasi Wilayah I Pelaihari, Mirta Sari S.Hut, M.P. 

Sebagai narasumber, Kepala Bidang  Infrastruktur Bappeda Kabupaten Tanah Laut John Anis, S. ST menyatakan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut  sangat mendukung dengan rencana pengelolaan TWA Pelaihari. Kepala Dinas pariwisata Kab. Tanah Laut, Ismail Fahmi, SE. MT,  menuturkan dengan meningkatkan pengelolaan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut guna mendukung perekonomian daerah sesuai dengan visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023.

Baca Juga: BKSDA Kalsel Gelar Penguatan Mitra Konservasi

"Dengan konsultasi publik ini kita juga sekaligus mensosialisasikan bahwa sekarang konservasi itu tidak hanya untuk dipandang saja tetapi juga sudah bisa melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya melalui skema kemitraan konservasi maupun melalui skema perjanjian kerja sama yang tentunya mengacu pada penataan blok yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TWA Pelaihari,” kata Kepala BKSDA Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.

“Penyelesaian konflik di kawasan TWA Pelaihari melalui program Kemitraan Konservasi tentunya perlu dukungan dan peran semua pihak dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata,” tambahnya.

Hasil konsultasi publik menyepakati beberapa hal antara lain menjadikan TWA Pelaihari sebagai destinasi wisata alam berbasis masyarakat yang berintegrasi dengan wisata di sekitarnya, mewujudkan pemanfaatan TWA Pelaihari guna mendukung perkembangan sosial, ekonomi budaya masyarakat secara mandiri, program strategis kegiatan tertuang dalam rencana pengelolaan jangka panjang telah sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Pelaihari, keamanan TWA Pelaihari adalah tanggung jawab bersama berbagai pihak (aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, aparatur Kecamatan Panyipatan, aparatur Desa Batakan, kelompok kemitraan konservasi “Maju Bersama” dan “Lestari Batakan”).



BAGIKAN

BERI KOMENTAR