Sabtu, 7 Desember 2019
News & Nature
Inovasi

Ini Prestasi KLHK di KIPP 2019

Jumat, 14 Juni 2019

Satu Instansi Satu Inovasi, Wajib!

Ini Prestasi KLHK di KIPP 2019
@kempanrb
Rapat Koordinasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, Jakarta, Rabu (12/6/2019) 

Jakarta -- Sejak dicanangkan tahun 2013, gerakan Satu Instansi Satu Inovasi adalah sebuah pilihan yang harus dilakukan. Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), saat membuka Rapat Koordinasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, Jakarta, Rabu (12/6/2019).  

“Pemerintah tidak lagi menghimbau, tetapi mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melahirkan satu inovasi setiap tahun,” jelas Diah.  
Gerakan ini diusung untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik (IPP) secara kompetitif di lingkungan kementerian/lembaga/daerah (K/L/D). 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara nasional bahkan telah menetapkan inovasi pelayanan publik, yang didalamnya termasuk KIPP, sebagai Program Strategis Nasional pada tahun 2019 ini. "Selain itu, dalam Rancangan RPJMN 2020-2024, inovasi pelayanan publik merupakan bagian strategis di bidang pelayanan publik," lanjut Diah.

Untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat setiap warga negara dan penduduk, sejak 2014 Kementerian PANRB menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Kompetisi ini merupakan strategi menumbuhkan inovasi dan bukan sebagai tujuan. Kompetisi diselenggarakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

“Menjadi yang terbaik tentunya merupakan bonus dan menjadi kebanggaan, tetapi menjadi yang terbaik dan tidak memberikan dampak atau menjadi pengungkit perubahan, tentunya menjadikan Inovasi Pelayanan Publik tidak punya makna, karena tidak memberikan manfaat dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan,” lanjut Diah.

Prestasi KLHK di KIPP

Sejak digulirkannya KIPP tahun 2014 oleh KemenPANRB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencatatkan inovasinya sebagai salah satu yang terbaik dari ribuan inovasi yang dikompetisikan. Yang terbaru prestasi dalam KIPP 2019.

Tahun 2019 ini, dua inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  berhasil terpilih sebagai Top 99 IPP 2019, yaitu PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web). Keduanya berhasil menyisihkan 1.872 proposal yang disubmit dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2019.  Saat ini dua inovasi tersebut sedang disiapkan untuk tahap presentasi dan wawancara menuju Top 45.

Tahun 2018, inovasi KLHK dengan judul Sistem Inovasi Legalitas Kayu (SILK) berhasil lolos sebagai Top 40 IPP.  Inovasi ini untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal. 
Tahun 2017, inovasi KLHK berjudul Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) juga lolos sebagai Top 40 IPP.  Inovasi ini bertujuan mewujudkan tata kelola kehutanan.

Kewajiban satu instansi satu inovasi dan kompetisi yang diselenggarakan setiap tahun ini, seharusnya dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap K/L/D.  Badan Litbang dan Inovasi (BLI) yang mulai 2019 menjadi admin lokal KIPP lingkup KLHK mengharapkan agar tahun-tahun mendatang semakin banyak unit kerja lingkup KLHK yang ikut serta dalam kompetisi ini. Tujuannya adalah agar unit kerja KLHK akan semakin termotivasi untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, yang selanjutnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.

KIPP tahun 2019 ini merupakan kompetisi yang ke-6. Sejak diselenggarakan pada tahun 2014, KIPP telah berhasil menumbukan komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Di samping itu, berinovasi menjadi semangat untuk berprestasi. Hal tersebut dapat dilihat meningkatnya jumlah instansi yang mengikuti KIPP setiap tahunnya.  Tahun 2019, KIPP diikuti oleh 331 Instansi, meningkat dari tahun 2018 sebanyak 275 instansi. Proposal yang di-submit ke Kementerian PANRB, tahun 2019 sebanyak 1.872 proposal, meningkat dari tahun 2018 sebanyak 1.683 proposal.



BAGIKAN

BERI KOMENTAR