Soal Rencana Revisi UU Pengelolaan Sampah, Begini Pandangan KLHK

- Sabtu, 26 November 2022 | 19:25 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya memenuhi undangan Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu, 23 November 2022 (ppid.menlhk.go.id)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya memenuhi undangan Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu, 23 November 2022 (ppid.menlhk.go.id)

KABAR ALAM - DPR RI mulai membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam rapat kerjanya pada Rabu, 23 November 2022 lalu.

Dalam agenda pembahasan rencana revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah itu, DPR RI mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menteri LHK, Siti Nurbaya memenuhi undangan Raker Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.

Baca Juga: BBTNGGP Antisipasi Kemungkinan Gempa Bumi Cianjur Picu Aktivitas Vulkanik Gunung Gede Pangrango

Dalam rapat kerja ini, Menteri LHK mengatakan, secara substansi dan materi, UU 18/2008 telah komprehensif dan integrated menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir dengan melibatkan kolaborasi multistakeholder sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Menteri LHK mengungkapkan, muatan UU 18/2008 cukup visioner yang pada saat penyusunannya telah sesuai dengan perkembangan persoalan-persoalan persampahan secara global.

"UU ini cukup dinamis mengikuti perkembangan zaman sehingga masih sangat relevan dalam menyelesaikan persoalan sampah yang magnitude dan dimensinya semakin kompleks dan berat saat ini dan di masa yang akan datang," kata Menteri LHK dalam siaran pers yang dikutip KABARALAM.com, Sabtu, 26 November 2022.

Baca Juga: Menikmati Keindahan Terasering Panyaweuyan dari Bukit Candi Lawang Saketeng Majalengka

Menteri LHK menambahkan, hal yang penting dan mendasar adalah UU 18/2008 sangat relevan dan tepat untuk mengatasi persoalan sampah jika semua pihak berkomitmen dan bekerja keras mengawal pelaksanaannya. Karena itu, ia menegaskan, pemerintah tidak ada rencana untuk mengubah UU 18/2008.

Halaman:

Editor: Endan Suhendra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X