• Kamis, 1 Desember 2022

Dapat Penghargaan, Menteri LHK Ungkap Fakta Perhutanan Sosial

- Kamis, 29 September 2022 | 18:48 WIB
Menteri LHK), Prof. Siti Nurbaya menerima penghargaan sebagai tokoh pemulihan ekonomi rakyat melalui program perhutanan sosial (ppid.menlhk.go.id)
Menteri LHK), Prof. Siti Nurbaya menerima penghargaan sebagai tokoh pemulihan ekonomi rakyat melalui program perhutanan sosial (ppid.menlhk.go.id)


KABAR ALAM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Prof. Siti Nurbaya menerima penghargaan sebagai tokoh pemulihan ekonomi rakyat melalui program perhutanan sosial.

Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan insan pers sebagai pengakuan publik atas kinerja pemerintah, terutama dalam program perhutanan sosial.

Menurut Siti Nurbaya, gagasan perhutanan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo. Secara prinsip, perhutanan sosial memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam mendapatkan akses pengelolaan yang pas dan tepat.

Baca Juga: Pemkot Bandung Luncurkan Program Gagah Bencana, Apa Itu?

Dikatakannya, melalui perhutanan sosial, pemerintah memberikan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun yang bisa diperpanjang sampai 70 tahun.

“Apa yang penting di situ, konsepnya adalah akses kelola hutan yang tepat dan pas. Jadi rakyat tidak pernah ragu lagi,” terang Menteri Siti.

Siti Nurbaya menambahkan, pemerintah tidak hanya memberikan akses kelola kawasan hutan, melainkan juga memberikan kesempatan berusaha dengan memberikan pendampingan dan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di masyarakat desa hutan.

Baca Juga: Hari Kesadaran Internasional Tentang Susut dan Limbah Pangan 2022, Ini Beda Food Loss dan Food Waste

Data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK, hingga saat ini telah diberikan akses kelola hutan kepada 1.115.678 penerima SK Perhutanan Sosial dengan total luas kawasan hutan sebesar 5.077.087 hektare.

KUPS yang telah terbentuk hingga saat ini mencapai 9.926 kelompok dengan berbagai jenis usaha. Nilai transaksi ekonomi nasional pada tahun 2022 saja diperkirakan mencapai lebih dari 6,6 milyar rupiah. Tahun 2021 (Rp 10,1 miliar), 2020 (Rp 24,1 miliar), 2019 (Rp 16,2 miliar), 2018 (Rp 3,6 miliar), 2017, (Rp 6,6 miliar).

Halaman:

Editor: Endan Suhendra

Sumber: ppid.menlhk.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Menteri LHK Apresiasi Bogor Go Green 7

Minggu, 27 November 2022 | 20:25 WIB
X