Sekjen KLHK Ungkap 3 Poin Penting Rapat Kerja Ekoregion Sulawesi Maluku 2023

KABAR ALAM - Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengungkapkan pentingnya Rapat Kerja Ekoregion Sulawesi Maluku 2023 yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, 24-25 Mei 2023.

Bambang Hendroyono mengatakan, Rapat Kerja Ekoregion Sulawesi Maluku 2023 penting untuk sinkronisasi program atau kegiatan internal KLHK di daerah.

Selain itu, kata Bambang Hendroyono, Rapat Kerja Ekoregion Sulawesi Maluku 2023 sebagai wadah untuk mempertemukan berbagai ide dan kepentingan serta sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perguruan tinggi, se-Ekoregion Suma.

Baca Juga: Cozy Land Camping Ground, Objek Wisata Alam Terpadu di Hutan Pinus Cikole Lembang

Rapat Kerja Ekoregion Sulawesi Maluku 2023 diadakan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E Suma) KLHK.

Raker digelar untuk penyusunan kerangka implementasi berorientasi tapak untuk pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023/2024, serta sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi bekerja pada satu peta yang sama.

“Saya berharap Raker Ekoregion ini dapat menyatukan langkah dan menciptakan kolaborasi dalam penyusunan kerangka implementasi yang berorientasi tapak sesuai kondisi dan karakteristik di lapangan ataupun di daerah, serta dapat bekerja pada satu peta yang sama.” kata Bambang dalam siaran pers KLHK, Kamis, 25 Mei 2023.

Baca Juga: Dari Telaga Hingga Desa Wisata, Ini 5 Destinasi Hits di Kecamatan Pasawahan Kuningan

Bambang juga menekankan pentingnya mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang harus senantiasa mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas lahan yang akan dibangun serta pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

“Kemampuan dan kapasitas lahan tentunya harus dilandasi dengan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aspek ini merupakan bagian dari landscape yang menjadi acuan dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development),” tambahnya.

Menurutnya, mewujudkan keberlanjutan landscape sangat ditentukan oleh strategi implementasi yang dilakukan oleh institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan.

Baca Juga: Penyelundupan Sisik Trenggiling di Banjarmasin Senilai Rp 72 Miliar Berhasil Digagalkan

Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan dalam hal ini adalah pengelolaan berbasis resor (Resort Based Management/RBM).

RBM merupakan pendekatan pengambilan keputusan pengelolaan kawasan yang didasarkan data dan informasi lapangan yang dikumpulkan oleh petugas resor, selanjutnya dikompilasi dan dipadukan dalam baseline information system.