Jumat, 15 November 2019
News & Nature
Berita

Menteri Siti Paparkan Agenda Pembangunan LHK

Kamis, 7 November 2019

Rapat Kerja Perdana dengan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat

Menteri Siti Paparkan Agenda Pembangunan LHK
ppid.menlhk.go.id

Jakarta -- Agenda Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. 

Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. 

Agenda ini dipaparkan Menteri LHK Siti Nurbaya pada Rapat Kerja Perdana dengan anggota Komisi IV DPR di Ruang Rapat Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu 6 November 2019.

Untuk melaksanakan agenda tersebut pada tahun 2020 KLHK memperoleh pagu anggaran sebesar sekitar 9,3 Triliun Rupiah dengan sekitar 300 Miliar Rupiah di dalamnya merupakan anggaran yang dialokasikan untuk Badan Restorasi Gambut (BRG).

"Dengan anggaran tersebut KLHK akan mensukseskan Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang salah satunya adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan," ucap Menteri Siti pada rapat kerja tersebut.

Untuk mewujudkan misi mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, Menteri Siti mengungkapkan, KLHK akan melakukan kebijakan yang mendukung Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi melalui upaya melanjutkan kebijakan satu peta.

 Mitigasi Perubahan Iklim dilanjutkan melalui pencegahan Kebakaran hutan, penanaman kembali lahan-lahan kritis, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan.

Program konservasi lahan gambut, mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan, meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau dilanjutkan sebagai bagian dari agenda tersebut.

KLHK juga akan melakukan kebijakan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta daerah aliran sungai (DAS), oenegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan; dan mempercepat upaya pencegahan dan rehabilitasi lingkungan.

Seluruh anggota Komisi IV menerima penjelasan atas rencana jangka panjang, jangka menengah dan program prioritas KLHK. Anggota dewan meminta kepada KLHK melaksanakan program kerjanya secara terukur dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan.

Komisi IV DPR juga meminta data indikasi areal dan data perusahaan kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia. KLHK diminta melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) berkenaan dengan validasi data bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk keperluan menyusun data tinggal yang akan berguna menjadi dasar mengambil kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Lebih lanjut Komisi IV DPR RI juga akan melaksanakan kunjungan kerja spesifik terkait penanggulangan karhutla di beberapa wilayah Indonesia yang hasil rekomendasi kunjungan kerja tersebut harus di tindak lanjuti oleh KLHK. Terakhir Komisi IV DPR RI meminta KLHK untik menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja ini.

Pada periode pemerintahan tahun 2019-2024, Kementerian LHK hanya menjadi mitra Komisi IV DPR RI, tidak seperti periode pemerintahan sebelumnya yang menjadikan KLHK sebagai mitra dari dua Komisi di DPR RI yaitu Komisi IV dan Komisi VII.

"Terimakasih banyak atas catatan konkret yang diberikan oleh Komisi IV DPR RI pada rapat kerja ini, akan kami tindak lanjuti," pungkas Menteri Siti.*



BAGIKAN

BERI KOMENTAR