Jumat, 15 November 2019
News & Nature
Berita

KLHK Segel 44 Ha Galian C Ilegal di Cileungsi

Rabu, 6 November 2019

Operasi Gakkum LHK dilakukan bekerja sama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brimob Polda Jabar dan Denpom III/1 Bogor

KLHK Segel 44 Ha Galian C Ilegal di Cileungsi
ppid.menlhk.go.id
irektorat Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengamankan areal galian C seluas 44 hektare di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Bogor -- Direktorat Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengamankan areal galian C seluas 44 hektare di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Operasi Gakkum LHK dilakukan bekerja sama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brimob Polda Jabar dan Denpom III/1 Bogor.

Operasi bermula dari pengaduan masyarakat terkait adanya tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa galian C tanpa izin. Kegiatan berupa penambangan tanah tanpa izin dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena itu dilakukan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Baca Juga: Penambangan Ilegal, 3 Perusahaan Jadi Tersangka

Tim berhasil mengamankan aktor utama lapangan berinisial BS dengan barang bukti berupa 44 unit dump truck, 3 unit excavator dan 1 unit bulldozer dan mengamankan kawasan seluas 44 hektar dengan penyegelan serta melakukan pendalaman dan pengembangan kasus lebih lanjut.

Para pelaku terancam melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 98. UU tersebut menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 

Sementara pasal 109 yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dirjen Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani menegaskan, terungkapnya kasus ini merupakan keberhasilan kolaborasi dan sinergitas KLHK bersama dengan Polri dan TNI serta masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan serta merupakan peringatan terhadap kegiatan ilegal yang lainnya.

“Kami akan terus meningkatkan upaya pemantauan aktivitas penggalian tanah yang dilakukan tanpa izin karena tidak sesuai dengan peruntukkannya dan merusak lingkungan, serta akan mengungkap jaringan hingga ke akarnya,” ungkap Direktur PPH Ditjen Gakkum LHK, Sustyo Iriyono.*



BAGIKAN

BERI KOMENTAR