Jumat, 15 November 2019
News & Nature
Berita

Menteri LHK Ajak Kadin Buka Lapangan Kerja

Selasa, 5 November 2019

Program Perhutanan Sosial akan berkembang baik jika dibantu dunia usaha

Menteri LHK Ajak Kadin Buka Lapangan Kerja
ppid.menlhk.go.id
Menteri Siti saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Kadin di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa 5 November 2019

Jakarta -- Berbicara di hadapan para pengusaha Indonesia yang tergabung Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan tiga pesan utama yaitu peningkatan lapangan kerja; neraca perdagangan, produksi, dan ekspor; serta iklim investasi dalam perspektif investasi dan lingkungan. 

Menteri Siti menegaskan bahwa keterlibatan dunia usaha dalam sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan arahnya akan sangat banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja yang sangat luas, contohnya melalui hutan sosial (program Perhutanan Sosial) dan tanah obyek reforma agraria dari hutan /TORA. Dengan dorongan dunia usaha dalam program Perhutanan Sosial ini, dunia usaha akan sangat membuka lapangan kerja dan membantu masyarakat dalam berusaha/produktif di lahan hutan yang telah diberikan akses legal perhutanan sosial, serta mendukung peningkatan kapasitas manajemen (usaha) masyarakat.

"Program Perhutanan Sosial akan berkembang baik, jika masyarakat dibantu, dibimbing atau diberi guidance oleh dunia usaha. Misalnya dunia usaha mendorong sebagai off taker hasil hutan produksi masyarakat, ada baragam produk Perhutanan Sosial yang membutuhkan akses pasar," ungkap Menteri Siti saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Kadin di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa 5 November 2019.

Menteri Siti menambahkan jika kolaborasi dunia usaha dan masyarakat dalam program Perhutanan Sosial akan mendorong ketahanan pangan. Salah satunya dengan pola agroforestry hutan sosial atau kerjasama dunia usaha dan KPH untuk pangan yang diatur dalam Permen LHK No 81 tahun 2016 tentang Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

Kerjasama ini akan menambah sangat signifikan usaha-usaha dalam bidang pangan dan pertanian. Menteri Siti pun melihat perlu adanya konfigurasi bisnis baru bagi dunia usaha agar dunia usaha bisa masuk membantu masyarakat dalam program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial ini dikatakan Menteri Siti merupakan upaya keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat kecil (masyarakat setempat dan atau masyarakat hukum adat) untuk menjadi pelaku utama atas akses legal pemanfaatan hutan. Namun demikian dalam berusaha ini masyarakat tidak bisa dibiarkan sendiri. 

Pemberian ijin Perhutanan sosial ini sedikitnya telah merubah peta proporsi pemanfaatan hutan oleh swasta dan masyarakat. Data KLHK pada periode tahun 2015-2019 proporsi pemanfaatan hutan oleh masyarakat sudah mencapai 54,96% dibandingkan sebelum tahun 2014 yang hanya mencapai 1,24%. Hal ini merupakan peningkatan luar biasa yang belum pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Keberpihakan ini menurut Menteri Siti sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

"Buat Presiden yang paling penting adalah keberpihakan perijinan. Sejak awal keberpihakan kepada masyarakat kecil itu tidak terjadi, sangat mencolok, sehingga stigmatisasinya tinggi, ini yang coba diselesaikan. Hingga nanti sampai pada suatu titik homeostatis, oh ini yang seimbang segini toh," ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti pun memaparkan data jika hingga saat ini akses kelola Perhutanan Sosial telah diberikan seluas 3.421.548,55 Hektar sebanyak 6.081 Unit SK dan telah dimanfaatkan oleh ± 763.853 Kepala Keluarga di seluruh Indonesia.

Selanjutnya Menteri Siti mengungkapkan jika sudah banyak terjadi aksi perubahan/corrective action yang dilakukan oleh pemerintah/KLHK. Diantaranya telah banyak dilaksanakan, namun masih harus terus diuji di lapangan untuk penyempurnaan sistem kerja, seperti contohnya dalam hal pemanfaatan lahan, perizinan/lingkungan dan format pembinaan/pengawasan, dll. 

Pada kesempatan itu juga Menteri Siti menyampaikan terima kasih atas langkah-langkah yang telah diambil oleh dunia usaha dalam mengatasi karhutla dan dalam mendukung operasi pemerintah di daerah-daerah terpencil/remote dalam pemadaman api karhutla. Menteri Siti juga ucapkan terima kasih atas kepatuhan dalam tata kelola gambut oleh 68 perusahan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan 123 perusahaan perkebunan swasta. (*)



BAGIKAN

BERI KOMENTAR