Selasa, 10 Desember 2019
News & Nature
Berita

KLHK Punya Program Jareng Jebol Hutsos 4.0

Kamis, 17 Oktober 2019

Untuk mempercepat target realisasi perhutanan sosial

KLHK Punya Program Jareng Jebol Hutsos 4.0
Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Erna Rosdiana di depan para Kepala KPH, Kepala UPT, para aktivis dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Hotel Grand Wisata, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (16/10/2019)

Jakarta -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) c.q. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) berupaya mempercepat target pemberian akses Perhutanan Sosial dengan cara kerja baru yang diberi nama Kerja Bareng Jemput Bola Hutan Sosial 4.0 (Jareng Jebol Hutsos 4.0). Dengan program ini, target Perhutanan Sosial sebesar 12,7 juta ha yang merupakan proyek strategis nasional berdasarkan Perpres 56/2018 diharapkan akan semakin mudah tercapai.

Cara kerja Jareng Jebol Hutsos 4.0 antara lain adalah Melakukan audiensi dengan pimpinan daerah yaitu Gubernur dan Bupati, Diskusi terfokus dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kegiatan di Kabupaten yang menjadi target program Perhutanan Sosial, coaching clinic pelayanan akses legal Perhutanan Sosial, Jemput bola pelayanan akses legal Perhutanan Sosial ke desa-desa sasaran, Gunakan sistem online Akses Kelola Perhutanan Sosial (AKPS) untuk proses perijinan, serta pembangun Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 yang digerakan para milenial. Secara keseluruhan rangkaian kegiatan ini berlangsung dengan pelibatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan berbagai Dinas terkait.

Baca Juga: Presiden Komitmen Selesaikan Persoalan PS dan TORA

"Jadi kita mulai strategi baru dengan fokus bekerjasama dengan Pemda, jadi kami dari pusat bila turun ke daerah akan selalu menemui kepala-kepala daerah baik Gubernur atau Bupati, agar program Perhutanan Sosial ini bisa nyambung dari pusat hingga ke tapak," ujar Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Erna Rosdiana dalam paparannya di depan para Kepala KPH, Kepala UPT, para aktivis dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Hotel Grand Wisata, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (16/10/2019). 

Erna pun menambahkan jika keberhasilan Program Perhutanan Sosial akan semakin mendorong kelestarian ekosistem hutan yang sekaligus membangun ekosistem sosial di sekitar kawasan hutan, sehingga masyarakat sejahtera. Perhutanan sosial dikatakan Erna merupakan irisan antara upaya mewujudkan kelestarian ekosistem dan ekosistem sosial melalu pembukaan akses legal kepada masyarakat untuk turut serta melakukan pemanfaatan hutan yang bertanggungjawab demi kesejahteraan.

Program Perhutanan Sosial pun dijelaskan sebagai salah satu strategi nasional untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah, serta menjadi tulang punggung menuju Indonesia Maju, Berkeadilan dan Inklusif. Dengan program Perhutanan Sosial ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, serta penurunan disparitas antar wilayah.

Data perkembangan rinci realisasi capaian Perhutanan Sosial Nasional sampai dengan 7 Oktober 2019 sudah diterbitkan 6.078 unit SK/izin Perhutanan Sosial seluas 3.421.548,55 ha, yang mencakup 758.353 kepala keluarga (KK). Selain itu telah dilakukan penetapan Hutan Adat seluas 24.152,34 ha dan wilayah indikatif Hutan Adat seluas 554.476, 66 ha.

Baca Juga: Presiden Serahkan TORA dari Kawasan Hutan

Target nasional program Perhutanan Sosial adalah alokasi 12,7 juta ha lahan hutan untuk masyarakat. Meskipun belum tercapai, namun secara indikatif lokasi kawasan hutan yang dapat dialokasikan untuk mendukung program Perhutanan Sosial sudah ditetapkan melalui Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta yang terletak di seluruh Indonesia. 

Beberapa masalah yang menyebabkan belum tercapainya target pemberian akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat diantaranya adalah belum lengkapnya sentra pelayanan di tingkat tapak yang mudah diakses masyarakat (Balai PSKL hanya ada di 5 region, POKJA PPS belum bekerja optimal), belum tersosialisasi dengan baiknya program perhutanan sosial hingga tingkat tapak, belum lancarnya komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, AKPS yang sudah dibuat belum digunakan secara optimal, kapasitas Sumberdaya Manusia kurang memadai, serta Free Rider (Penunggang Gelap) permohonan Perhutanan Sosial makin marak. Permasalahan ini yang coba diatasi dengan cara kerja Jareng Jebol Hutsos 4.0.

Jareng Jebol Hutsos 4.0 secara umum dapat diartikan sebagai cara kerja baru pelayanan Perhutanan Sosial, yaitu dengan melakukan kolaborasi multipihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, kaum millenial) secara terintegrasi antar sektor, membangun kolaborasi dan kreasi (ko-kreasi) di tingkat tapak dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 

Pedoman pelaksanaan Jareng Jebol 4.0 adalah Perdirjen PSKL No. P.7/PSKL/PKPS/KUM.1/2019 tentang Pedoman Tata Cara Fasilitasi Percepatan Perhutanan Sosial.

Hadir dalam pertemuan ini Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT, para Ketua KPH lingkup NTT, LSM, UPT KLHK lingkup NTT.



BAGIKAN

BERI KOMENTAR