Selasa, 10 Desember 2019
News & Nature
Berita

KLHK Lantik 18 Pejabat Administrator dan Pengawas

Rabu, 16 Oktober 2019

Isi Jabatan Kosong

KLHK Lantik 18 Pejabat Administrator dan Pengawas
ppid.menlhk.go.id
Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono yang mewakili Menteri LHK pada melantik 18 orang pejabat untuk mengisi jabatan yang kosong per tanggal 1 Oktober 2019, Rabu (16/10/2019)

Jakarta -- Menyusul pelantikan pejabat lingkup KLHK yang dilakukan pada tangal 30 September 2019 lalu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono yang mewakili Menteri LHK pada melantik 18 orang pejabat untuk mengisi jabatan yang kosong per tanggal 1 Oktober 2019, Rabu (16/10/2019). Sebanyak 18 pejabat baru yang dilantik terdiri dari pelantikan susulan sebanyak 5 orang, 1 pejabat administrator atau Eselon III, dan 4 pejabat pengawas atau Eselon IV. Kemudian pelantikan pejabat baru sebanyak 13 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, dan Eselon IV sebanyak 9 orang.

Arahan Menteri LHK yang dibacakan oleh Bambang, menyatakan bahwa pelantikan pejabat beberapa waktu terakhir ini merupakan langkah strategis dalam menyongsong visi pemerintah ke depan yaitu mewujudkan Indonesia Maju melalui Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. "Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi, termasuk di lingkungan birokrasi. Saya yakin ASN KLHK termasuk SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Maju," ucap Bambang.

Baca Juga: Menteri Siti Lantik 192 Pejabat di Lingkungan KLHK

Arahan untuk pejabat kali ini juga menerangkan bahwa keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan membutuhkan karakter SDM yang tepat. Seorang ASN perlu memahami bagaimana beraktualisasi dalam sebuah demokrasi, mengerti konstitusionalitas dan prosedur kepemerintahan, memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, serta menerapkan elemen-elemen pokok dalam kepemerintahan.

Kemudian, Bambang juga menjelaskan bahwa diperlukan paradigma baru pelayanan publik yang memperhatikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Implementasi reformasi birokrasi harus mengutamakan kepentingan umum, mengikut sertakan warga masyarakat dalam program-program pemerintah, berfikir strategis dan bertindak demokratis, serta tetap memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada.

"Berbagai langkah korektif dan aktualisasi kebijakan LHK telah dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu saya berpesan agar kinerja yang baik ini harus diteruskan dan ditingkatkan demi lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi sekarang dan masa depan," Bambang mengakhiri.

Tambahkan turut hadir pada pelantikan tersebut, para pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama, para pejabat Administrator dan undangan.



BAGIKAN

BERI KOMENTAR