Kamis, 23 Januari 2020
News & Nature
Berita

Tuntut Tutup PTLM, KLHK Apresiasi Kejari Ketapang

Kamis, 15 Agustus 2019

Kasus penambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Sungai Tulak

Tuntut Tutup PTLM, KLHK Apresiasi Kejari Ketapang
ppid.menlhk.go.id
Lokasi penambangan di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Sungai Tulak

Pontianak -- Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK)/Gakkum KLHK memberikan apresiasi terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ketapang yang telah menuntut PT. LM dengan pidana denda Rp. 37,5 miliar dan pidana tambahan pencabutan izin usaha. 

Pengadilan Negeri Ketapang pada Rabu (14/8/2019) menggelar sidang dengan terdakwa korporasi PT. LM atas kasus penambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Sungai Tulak di wilayah Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Dalam persidangan tersebut PT. LM diwakili oleh Direktur Utama PT. LM berinisial BB. 

Baca Juga: KLHK Hentikan Usaha Pertambangan Bauksit Illegal

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ketapang menyatakan bahwa PT. LM telah sah dan terbukti melakukan tindak pidana penambangan di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri sesuai dengan pasal dakwaan pertamanya pada pasal 89 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Proses Persidangan perkara ini merupakan kelanjutan dari proses hukum kasus pertambangan bauksit tanpa izin menteri oleh PT. LM yang kemudian disidik oleh PPNS Balai Gakkkum KLHK dengan barang bukti 7 Unit Exavator dan bahan tambang bauksit yang disita pada tanggal 20 Agustus 2018 lalu. 

Baca Juga: Pertambangan Bauksit Illegal Dihentikan

Penyidikan terhadap kasus pertambangan tanpa izin menteri di HPK Sungai Tulak yang merupakan tempat habitat Orang utan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Gakkum KLHK untuk menyelamatkan habitat Orang utan yang saat ini semakin terancam oleh kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. 

KLHK mengharapakan proses persidangan PT. LM menghasilkan putusan yang maksimal dan memenuhi rasa keadilan lingkungan dan masyarakat.



BAGIKAN

BERI KOMENTAR