Jumat, 22 Maret 2019
Berita Tata Kelola

KLHK Tetapkan Tujuh Hutan Adat Baru

Minggu, 3 Maret 2019

Enam lainnya segera menyusul

KLHK Tetapkan Tujuh Hutan Adat Baru
ppid.menlhk.go.id
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mewakili Presiden RI pada acara Riungan Gede Kasepuhan Adat Banten Kidul (Sabaki) ke-11 di Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu (3/3/2019)

Jakarta -- Sampai Februari 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan 7 hutan adat yaitu Kasepuhan Cirompang, Kasepuhan Pasireurih (Kabupaten Lebak), Mude Ayek Tebat Benawa (Kota Pagar Alam), Temua, Rage (Kabupaten Bengkayang), Tenganan Pegringsingan (Kabupaten Karangasem), Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau (Kabupaten Dhamasraya). Selanjutnya, 6 hutan adat lain akan menyusul ditetapkan.

Sejak Indonesia merdeka, baru pada tahun 2016 untuk pertama kalinya dilakukan penyerahan Hutan Adat kepada masyarakat yang telah mendiami daerahnya secara turun-temurun, khususnya pada Masyarakat Hukum Adat dengan semangat perlindungan dan penjagaan hutan di atas wilayah adat. 

Baca Juga: Role Model Kelompok Tani Hutan Sosial di Indonesia

“Hutan Adat merupakan sejarah baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia,” ucap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mewakili Presiden RI pada acara Riungan Gede Kasepuhan Adat Banten Kidul (Sabaki) ke-11 di Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu (3/3/2019). 

Hal ini tentunya disambut antusias oleh masyarakat Banten. Sebagaimana maklumat yang dihasilkan dari Riuangan 5 tahunan Sabaki ke-11 dengan tema Mendorong Pengakuan Wilayah Adat, yaitu mendorong Undang-Undang pengakuan dan perlindungan hukum adat, dan Perda Masyarakat Hukum Adat yang mengatur tentang Desa Adat.  “Kami mendorong masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mendiri secara ekonomi dan bermartabat dalam budaya,” kata Ketua Sabaki, Kanta.  

Hutan adat bertujuan untuk perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal,  sehingga Hutan Adat tidak menghilangkan Fungsi sebelumnya seperti Fungsi Lindung ataupun Fungsi Konservasi. Selain itu kekhususan adat adalah kebersamaan (komunal) oleh karena itu Hutan Adat juga tidak untuk diperjualbelikan dan dipindahtangankan.

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan Pemerintah Kabupatan Lebak sangat mendukung kegiatan SABAKI dan telah menyampaikan maklumat dalam hal pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Dikatakan Iti pemerintah Lebak telah mengeluarkan Perda No. 8 tahun 2015 tentang Masyarakat Hukum Adat Lebak, yang telah mengurai 522 masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lebak. 

Baca Juga: Presiden: Status Hukum SK Perhutanan Sosial Jelas

Dikatakan Iti Octavia, selama ini masyarakat adat memperoleh kesulitan ketika mengolah lahan yang berbenturan dengan TNGHS dan Perhutani, dengan adanya pengakuan Hutan Adat,  masyatakat dapat berusaha dengan tetap menjaga kearifan lokalnya. “Kami berterima kasih kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya dan jajaran KLHK yang telah mengeluarkan SK Hutan Adat,” katanya. 

Penyerahan hutan adat telah dilakukan sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 di Istana Negara. Hutan Adat yang telah ditetapkan dan dicadangkan seluas keseluruhan ± 22.831 hektar yang terdiri dari penetapan/pencantuman hutan adat (34 unit seluas keseluruhan ± 17.659 ha) dan Pencadangan Hutan Adat (1 unit) seluas ± 5.172 ha.

Riungan Gede SABAKI ke-11 berlangsung selama 3 hari dari tanggal 1 - 3 Maret 2019, yang dihadiri sekitar 750 komunitas adat yang tersebar di Kabupatan Bogor dan Sukabumi (Jawa Barat), dan Kabupatan Lebak Dan Pandeglang (Banten). Selain Siti Nurbaya, juga hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, tokoh masyarakat dan tokoh adat dari Kabupatan Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupatan Pandeglang dan Kabupatan Lebak. 



BAGIKAN

BERI KOMENTAR