Selasa, 10 Desember 2019
News & Nature
Berita

Biaya NDC & Masa Depan Indonesia Berkelanjutan

Jumat, 14 Desember 2018

Konferensi Perubahan Iklim PBB

Biaya NDC & Masa Depan Indonesia Berkelanjutan
@KementerianLHK
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman

Jakarta -- Pada COP 24 UNFCCC, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan diskusi panel tingkat tinggi untuk membahas persyaratan pembiayaan untuk proyek dan program hijau NDC. Diskusi berjudul "Solusi Finansial untuk Implementasi NDC", diadakan di Paviliun Indonesia di Katowice, Polandia, Rabu (12/12/2018) waktu setempat.

“Mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) membutuhkan sejumlah besar uang, dan tidak dapat dipenuhi oleh pendanaan publik. Untuk menjembatani kesenjangan ini, ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan skema yang memungkinkan para pemangku kepentingan non-pihak berkontribusi pada inisiatif ini. Skema tersebut harus dapat memicu pengembangan proyek dan program hijau yang layak, dan institusi yang lebih kuat untuk menghubungkan proyek dan program dengan investor,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, saat membuka diskusi.

Baca Juga: Aksi Konkrit Indonesia Kurangi Sampah Plastik

Konsep pertumbuhan hijau telah menjadi penting di Indonesia, terutama dalam mencapai komitmen nasional dan internasional Indonesia yang ambisius, termasuk Perjanjian Paris dan Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan agenda sembilan prioritas yang dikenal sebagai “Nawa Cita”, yang menyerukan pemerintahan yang bersih, transparan dan demokratis, ekonomi pedesaan yang kuat, reformasi penguasaan tanah, dan peningkatan produktivitas dan daya saing rakyat Indonesia.

Bergerak dengan mantap menuju model pertumbuhan hijau ini, KLHK — yang didukung oleh The Global Green Growth Institute (GGGI) — berusaha untuk menerapkan NDC dan mencapai target. Peta jalan saat ini sedang dikembangkan. Berdasarkan temuan awal, salah satu tantangan utama dalam implementasi NDC adalah menghubungkan investor potensial dengan proyek dan program hijau yang layak, dan menghubungkan donor dengan investor komersial untuk berinvestasi bersama. Kebijakan dan instrumen keuangan yang tidak berisiko sangat dibutuhkan untuk memastikan keuangan mengalir ke sejumlah proyek dan program yang terstruktur dengan baik dan layak secara komersial.

Berkolaborasi dengan GGGI, KLHK juga bertujuan untuk menarik para pemangku kepentingan global, seperti pengembang proyek, investor dan pemodal, sementara pada saat yang sama menyediakan skema keuangan yang dapat diimplementasikan untuk mencapai target NDC.

“GGGI telah mendukung KLHK sejak 2015, memberikan bantuan teknis kepada Kementerian, termasuk pengembangan proyek, desain proyek, dan layanan investasi untuk menciptakan proyek-proyek bankable. Ini memerlukan perencanaan yang matang, ketersediaan alat ekonomi dan kebijakan yang akomodatif,” jelas Direktur Jenderal GGGI Frank Rijsberman dalam pidato utamanya. 

Baca Juga: Indonesia Dorong Fleksibilitas Perjanjian Paris

"GGGI juga mendukung pengarusutamaan prinsip-prinsip pertumbuhan hijau dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional, dan rencana sektoralnya, dan merancang instrumen ekonomi dan kebijakan yang inovatif untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan yang mengurangi risiko proyek dan menarik aliran modal ke dalam sektor-sektor," katanya.

Sesi ini memamerkan tonggak-tonggak kunci dari berbagai upaya global yang sudah dilakukan untuk meninjau, menganalisis, dan mengidentifikasi jalur pipa proyek-proyek yang ramah lingkungan, dan berhasil menyoroti komitmen serius pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan menemukan kombinasi yang tepat dari produk keuangan untuk membiayai NDC implementasi untuk membawa negara ini ke masa depan yang berkelanjutan.

Diskusi panel, bertujuan untuk menemukan desain kebijakan yang lebih baik, lembaga / mekanisme keuangan yang lebih kuat dan proyek-proyek yang kuat untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan. “Indonesia sudah mendirikan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan. Kita dapat menggunakan ini sebagai titik awal untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan. Sesi ini harus bisa menyajikan ide yang bisa ditindaklanjuti dengan segera,” tambah Ruandha.



BAGIKAN

BERI KOMENTAR